Anda ingin membuat SBU dengan peraturan terbaru secara online? Anda bisa mendapatkan layanan tersebut di jasa pembuatan sertifikat konstruksi Gujjar.org. Nah, sebelum anda menghubungi biro jasa pembuatan SBU, yuk cari tahu apa saja syarat pembuatan SBU terbaru.

Apa itu dokumen SBU? SBU adalah singkatan dari Sertifikat Badan Usaha yang merupakan bukti otentik yang menunjukan bahwa perusahaan konstruksi anda legal dan dapat mengikuti tender-tender proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah.

SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang berada di bawah Kementerian PUPR. Proses pengajuannya dilakukan melalui platform OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach). Namun, sebelum LPJK menerbitkan sertifikat, proses sertifikasi dilakukan terlebih dahulu oleh LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha) yang telah terakreditasi.

Syarat Pembuatan SBU Terbaru

Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di bidang konstruksi, setiap perusahaan wajib memenuhi sejumlah syarat pembuatan SBU baik itu administratif dan teknis sesuai regulasi terbaru.

Memahami dan menyiapkan dokumen-dokumen ini dengan benar menjadi langkah penting untuk memperlancar proses pengajuan SBU melalui sistem OSS. Berikut ini adalah syarat Pembuatan SBU terbaru yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan SBU:

a. Dokumen Legalitas Badan Usaha

Dokumen legal ini membuktikan keberadaan dan keabsahan perusahaan secara hukum, Seperti :

1. Akta Pendirian
   Dokumen pendirian resmi yang dibuat oleh notaris saat perusahaan didirikan, berisi informasi dasar perusahaan seperti nama, bidang usaha, dan susunan direksi.
2. Akta Perubahan (Jika Ada)
   Digunakan untuk mencatat perubahan penting dalam struktur perusahaan, seperti pergantian direksi, nama perusahaan, atau modal dasar.
3. SK Kemenkumham (AHU)
   Surat keputusan pengesahan akta dari Kementerian Hukum dan HAM yang menegaskan status hukum perusahaan.

b. Identitas Perusahaan dan Akses Sistem OSS

Syarat pembuatan SBU ini dibutuhkan agar perusahaan dapat mengakses sistem OSS dan mengikuti proses perizinan.

1. NIB (Nomor Induk Berusaha) dan RBA (Risk-Based Approach)
   NIB adalah identitas resmi perusahaan dalam sistem OSS, sedangkan RBA menunjukkan tingkat risiko usaha yang menentukan proses perizinan.
2. Akun OSS
   Akun resmi yang digunakan perusahaan untuk mengakses dan mengelola pengajuan perizinan melalui platform OSS.
3. Email Perusahaan
   Email aktif perusahaan yang akan digunakan untuk komunikasi resmi selama proses pengurusan izin.
4. NPWP Perusahaan
   Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan sebagai bukti kepatuhan terhadap perpajakan.
5. WhatsApp Direktur
   Kontak aktif direktur utama yang diperlukan untuk komunikasi cepat selama proses verifikasi.

c. Identitas Direksi dan Komisaris

Persyaratan ini ditujukan untuk mengidentifikasi individu yang memiliki peran penting di dalam struktur manajemen perusahaan.

1. KTP, NPWP, dan Pas Foto Latar Merah (Direktur)
   Digunakan untuk verifikasi identitas dan status perpajakan direktur utama. Foto latar merah biasanya digunakan untuk kebutuhan administratif resmi.
2. KTP dan NPWP Komisaris (Jika Ada)
   Jika perusahaan memiliki komisaris, dokumen identitasnya juga wajib disertakan.

d. Dokumen Penanggung Jawab Teknis dan Keahlian

Setiap perusahaan konstruksi harus memiliki tenaga ahli yang kompeten dan tersertifikasi sesuai klasifikasi usaha.

1. PJT (Penanggung Jawab Teknis)
   ● Akun Simpan
   ● Scan SKK, KTP, Ijazah, dan NPWP
   ● WhatsApp Pemilik

2. PJK (Penanggung Jawab Keahlian)
   ● Akun Simpan
   ● Scan SKK, KTP, Ijazah, dan NPWP
   ● WhatsApp Pemilik

e. Dokumen Pendukung Lainnya

Dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan perusahaan dalam operasional dan manajemen mutu.

1. Neraca Keuangan
   Laporan keuangan terakhir yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sebagai bagian dari penilaian kelayakan usaha.
2. Surat Pernyataan Mutlak
   Dokumen yang menyatakan bahwa semua informasi dan data yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Surat Kepemilikan Alat
   Daftar dan bukti kepemilikan alat-alat kerja yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sebagai indikator kapasitas operasional.
4. Surat Kepemilikan ISO 37001 dan ISO 9001
   Sertifikat standar manajemen anti-suap (ISO 37001) dan mutu (ISO 9001) yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik.
5. Daftar Tenaga Kerja
   Dokumen berisi nama dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, termasuk rincian posisi dan keahlian.

Syarat pembuatan SBU Konstruksi 2025 memang cukup banyak dan bisa terasa kompleks jika ditangani sendiri. Bagi Anda yang ingin mengurus SBU secara lebih praktis dan efisien, layanan biro jasa dari Gujjar.org siap membantu proses pembuatan SBU Anda hingga tuntas.

FAQ