SBU Konstruksi 2025 Persyaratan dan Fungsi nya

Seiring dengan peningkatan kompleksitas dan skala proyek konstruksi di Indonesia, SBU Konstruksi 2025 menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi standar kompetensi dan regulasi terkini.

Artikel ini menguraikan secara lengkap mengenai  SBU pada tahun 2025, persyaratan teknis yang baru diberlakukan, serta langkah strategis bagi perusahaan untuk memaksimalkan peran SBU dalam proses tender dan pengembangan bisnis konstruksi.

Apa Itu Sertifikat Badan Usaha?

SBU konstruksi adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang telah di tunjuk oleh LPJK, untuk mengonfirmasi bahwa badan usaha memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk melakukan kegiatan usaha bidang konstruksi.

SBU konstruksi ini sangat penting, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi, di mana perusahaan perlu menunjukkan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku.

Fungsi SBU Konstruksi 2025

Memiliki berbagai peranan vital, oleh karena nya SBU Konstruksi di tahun 2025 wajib dimiliki dengan beragam fungsi berikut :

1. Sebagai alat verifikasi kemampuan teknis badan usaha dalam proyek konstruksi
2. Pemenuhan persyaratan regulasi
3. Dokumen resmi untuk tergabung dalam tender besar dan proyek pemerintah
4. Fasilitasi pengembangan bisnis
5. Pengendalian risiko hukum dan finansial

Syarat Pembuatan SBU Konstruksi 2025

Berikut syarat pembuatan SBU konstruksi di tahun 2025 :

1. Akta Pendirian
2. Akta Perubahan
3. AHU (SK kemenkumham)
4. NIB RBA
5. Akun OSS 
6. KTP, NPWP, Pasfhoto Latar Merah ( Direktur )
7. KTP, NPWP ( Komisaris kalau ada )
8. Email Perusahaan
9. Npwp Perusahaan
10. Wa Direktur
11.  PJT ( SKA / SKT / SKK ) Penanggung Jawab teknis

•  Akun Simpan
•  Scan SKA/SKT/SKK, ijazah, ktp, npwp
•  Wa Pemilik 

12. PJK ( SKA / SKT / SKK ) penanggungjawab klasifikasi

•  Akun Simpan
•  Scan SKA/SKT/SKK, ijazah, ktp, npwp
•  Wa Pemilik 

13. Neraca ( Form disediakan )
14. Surat Mutlak ( Form disediakan ) 
15. Surat Alat ( Form disediakan )
16. Surat ISO 37001 – 9001 ( Form disediakan )
17. Surat Daftar Tenaga Kerja ( Form disediakan )

Langkah‐langkah Pembuatan SBU Konstruksi 2025

1. Identifikasi Klasifikasi Usaha

Identifikasi klasifikasi usaha dapat dilakukan mencocokan bidang usaha dengan klasifikasi besar SBU. Klasifikasi ini terdiri atas bangunan gedung (BG), bangunan sipil (BS), dan SBU spesialis.

Selanjutnya tentukan skala usaha, skala usaha tersebut terdiri atas kecil, menengah dan besar. SBU kecil memiliki kemampuan keuangan minimal 300 juta. Untuk skala menengah memiliki kemampuan keuangan minimal 2 M. Skala besar memilik kemampuan keuangan minimal 25 M. Skala spesialis memiliki aset minimal 5 M. Kemampuan keuangan untuk SBU kecil di buktikan dengan neraca perusahaan. Pada usaha skala menengah hingga spesialis di wajibkan untuk memiliki sertifikat akuntan publik.

2. Persiapan Dokumen Legal & Administratif

Mempersiapkan dokumen legal yang terdiri atas akta pendirian dan jika ada melampirkan akta perubahan. SK AHU Kemenkumham yang merupakan surat pengesahan badan hukum dari kementerian berwenang. Dokumen NIB dan akun OSS dilengkapi dengan username dan password.

3. Pendaftaran dan Pengaturan di Portal OSS

Mengunjungi portal OSS untuk melengkapi data Akta, SK AHU dan NIB perusahaan, serta melengkapi data RBA sesuai ketentuan teknis.

4. Pengumpulan Data & Sertifikat Tenaga Teknis

Mengumpulkan data tenaga ahli yakni penanggung jawab teknis (PJT) badan usaha, yang terdiri atas SKA/SKT/SKK tenaga ahli terkait, ijazah disesuikan dengan bidang SBU yang akan di pilih biasanya lulusan S1 teknik sipil atau ijazah lain yang relevan. Data administrasi KTP, NPWP, akun simpan tenaga ahli untuk mengupload pengalaman tenaga ahli.

Data tenaga ahli penanggung jawab sub klasifikasi (PJSK) badan usaha, yang terdiri atas SKK, ijazah, KTP, NPWP. PJSK untuk SBU kecil disyaratkan jenjang 4 SKK.

5. Penyusunan Dokumen Keuangan

Dokumen keuangan disusun berdasarkan kualifikasi perusahaan yang telah diidentifikasi, yakni untuk perusahan dengan kualifikasi kecil cukup melampirkan dokumen keuangan berupa neraca perusahaan dengan minimal ekuitas 300 juta per sub bidang SBU yang akan diproses. Perusahaan dengan kualifikasi menengah minimal 2 M, perusahaan dengan kualifikasi besar minimal 25 M dan spesilais minimal 5 M. Dokumen keuangan tersebut berbentuk laporan akuntan publik.

6. Penyusunan Surat Pernyataan & Sertifikat Pendukung

Surat pernyataan yang harus dilengkapi yang surat mutlak yang berisikan komitmen mutu dan keselamatan kerja yang ditandatangi materai oleh direktur perusahaan.

Untuk kepemilikan peralatan bila memiliki peralatan yang tercatat di SIMPK wajib melampirkan ID alat untuk di input di portal PUPR. Jika tidak memiliki alat yang tercatat pada SIMPK, maka wajib menandatangi surat komitmen pemenuhan alat.

Surat pernyataan lainnya berupa ISO 37001, bagi perusahaan yang tidak memiliki ISO 37001 maka dapat digantikan dengan dokumen SMAP. Dokumen SMAP Konstruksi merupakan dokumen yang berisikan komitmen perusahaan dalam memerangi praktik penyuapan. SMAP merupakan singkatan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Surat terakhir yang harus dilengkapi yakni daftar tenaga kerja yang berisikan informasi data direktur, tenaga ahli PJT dan PJK badan usaha.

7. Pengajuan Permohonan SBU

Pengajuan permohonan SBU dimulai dari mengunjungi akun SIMPAN PUPR untuk mengikat tenaga ahli PJT PJK ke badan usaha. Proses ini dapat dilakukan dengan memasukan data NIB, nama badan usaha, serta NPWP badan usaha ke halaman simpan dan mengupdate data tenaga ahli untuk badan usaha.

Setelah nya mengunjungi akun OSS perusahaan untuk memulai mengajukan permohonan SBU. Proses ini dilakukan dengan menemukan KBLI SBU yang ingin diproses, dan pemenuhan persyaratan ke halaman portal PUPR.

8. Verifikasi Administratif

Proses verifikasi administratif ini tergantung LSBU yang kita pilih untuk penginputan badan usaha. Selanjutnya akan diinformasikan berkas dan data yang tidak lengkap untuk dipenuhi ulang. Setelah berkas dinyatakan dapat divalidasi maka akan dilanjutkan dengan proses pembayaran.

9. Pembayaran Biaya Administrasi

Pembayaran biaya administrasi tergantung dari jenis sub bidang dan kualifikasi yang dipilih. Untuk SBU kecil memiliki biaya yang relatif murah dibanding SBU menengah, besar dan spesialis.

10. Penerbitan & Pengunduhan Sertifikat

Setelah selesai melakukan pembayaran sertifikat badan usaha dapat diunduh melalui portal OSS, dengan mencari KBLI yang tadi diajukan.

11. Pemantauan Masa Berlaku dan Perpanjangan

Masa berlaku SBU itu berlaku 3 tahun setelah sertifikat dinyatakan terbit, pantau terus masa berlaku SBU untuk menghindari sanksi dari keterlambatan perpanjangan SBU. Ideal nya proses perpanjangan dilakukan minimal 3 bulan sebelum masa berlaku habis.

Biaya  Pembuatan SBU 2025

Secara umum estimasi pembuatan SBU Konstruksi dapat yakni, SBU kecil berada di kisaran jutaan rupiah, ideal bagi perusahaan dengan satu sub‑bidang dan volume proyek terbatas.

SBU menengah mengisi level beberapa juta rupiah, untuk perusahaan yang menangani dua sampai tiga sub bidang dengan kompleksitas sedang.

SBU besar terletak pada rentang belasan juta rupiah, sesuai kebutuhan perusahaan beraset besar dan cakupan proyek luas.

SBU Spesialis (IT, AT001/002/005/006) Sekitar beberapa juta rupiah, mencerminkan verifikasi kompetensi khusus namun tidak serumit kategori AT007.

SBU Spesialis (AT007) memasuki level puluhan juta rupiah, mengakomodasi proses verifikasi yang lebih mendalam dan persyaratan teknis tinggi.

Terpisah dari itu, biaya KTA (Kartu Tenaga Ahli) untuk PJT/PJK umumnya berada di rentang ratusan ribu hingga satu jutaan rupiah per orang, kecuali untuk kebutuhan SBU Besar di mana KTA naik ke kisaran jutaan rupiah. Dengan memahami tingkatan ini, perusahaan dapat menyesuaikan anggaran antara pembuatan sertifikat badan usaha dan pengurusan identitas tenaga ahli.

Lama Pembuatan dan Masa Berlaku SBU Konstruksi 

Penerbitan SBU Konstruksi 2025 pada umumnya selesai dalam kurun waktu tiga hingga lima hari kerja. SBU Konstruksi 2025 berlaku selama tiga tahun penuh sejak tanggal terbit yang tercantum dalam sertifikat. Untuk menjaga kelangsungan status kelayakan mengikuti tender atau kontrak, disarankan memulai proses perpanjangan sekitar tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Proses perpanjangan mencakup pembaruan dokumen keuangan terbaru, verifikasi keaktifan sertifikat PJT/PJK, serta surat pernyataan mutlak yang mencerminkan komitmen berkelanjutan terhadap mutu dan keselamatan kerja. Jika perpanjangan tidak dilakukan tepat waktu, status SBU akan non‑aktif di sistem LPJK sehingga perusahaan tidak dapat mengajukan atau memenangkan proyek baru hingga sertifikat diperbarui.

Jasa Pemrosesan SBU Konstruksi dengan 12 Tahun Pengalaman

Dalam pemenuhan dokumen administrasi dan persyaratan lainnya mungkin menemukan berbagai masalah. Banyak perusahaan konstruksi mengalami hambatan dalam mengikuti seleksi tender terkendala SBU yang tidak kunjung terbit.

Gujjar.org merupakan konsultan berpengalaman belasan tahun yang memahami pemrosesan SBU dan SKK Konstruksi. Kami telah menerbitkan ribuan SBU konstruksi yang diproses secara online di seluruh wilayah Indonesia.

Bersama Gujjar.org Anda cukup memenuhi syarat administrasi dan kami akan melakukan pemrosesan SBU hingga terbit hanya dalam 2-3 hari saja. Hubungi kami sekarang, klik whattsapp untuk gratis konsultasi.

Sub Bidang SBU Konstruksi 2025

FAQ